KABUPATEN MANDAU ATAU KOTA MADYA DURI.

Terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Duri adalah bagian yang sering disebut sebagai ibu kota dari Kecamatan Mandau. Mungkin akan lebih tepat jika kita defenisikan sebagai pusat dari aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi serta menjadi sebuah area kultural yang lebih besar, setidaknya demikian pendefenisian kota sejak era Yunani. Penduduk asli Duri adalah suku Sakai, asli sebagai masyarakat adat yang pertama kali mendiami tanah ini. Duri seolah berkembang meloncat tanpa pernah ada perencanaan pembangunan sebagai kota hunian.

Menurut ku, Duri adalah salah satu bagian dari proyek imperialisme dunia yang dipertahankan sebagai proyek industrialisasi nasional pasca kemerdekaan. Sebab setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui konfrensi Meja Bundar di Den Hagg Belanda tahun 1949, seluruh aset yang pernah dikuasai Belanda dikembalikan kepada para pemilik konsesi lahan yaitu perusahaan-perusahaan multi-nasional. Sejak tahun 1958, Duri didatangi oleh orang dari bermacam daerah bahkan dari negeri-negeri jauh untuk menggantungkan penghidupan sebagai buruh migas.

Meskipun Duri pernah ikut menyumbang 60% produksi minyak mentah Indonesia dengan rata – rata produksi 400.000 – 500.000 bph serta pernah mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dieksplorasi, Duri hanya memiliki dua SPBU dengan merek dagang BUMN Pertamina. Seperti sebuah camp konsentrasi, kota dipisahkan oleh pagar, kepatuhan dan keteraturan kerja harus dijalankan. Sebagian yang lain di luar berjibaku dengan dagangan yang didatangkan dari kota – kota tetangga, berkejaran memperoleh keuntungan. Sedangkan para pemangku kebijakan di seberang lautan lupa pulang, hanya momentum elektoral yang mengembalikan mereka untuk berulang kali menebar janji. Sayangnya atas semua kondisi ini kita belum memiliki artikulasi politik yang jelas dan tegas.

Menyoal Gerakan Pemekaran

administrasi-bengkalis-a1.jpg

Bagi banyak orang di Duri berpisah dari Kabupaten Bengkalis tentunya tampak menjadi pilihan yang menggiurkan. Bagaimana tidak, daerah dengan sumber daya yang begitu besar tetapi tidak mendapatkan feedback yang berimbang. Minimnya infrastruktur serta rendahnya pelayanan publik menjadi salah satu alasan mendasar kenapa pemekaran harus terjadi. Pusat pemerintahan yang berada jauh mengakibatkan aktivitas pemangku kebijakan menjadi terkoptasi disekitaran kepulauan Bengkalis. Kemudian adanya resistensi yang berasal dari kenyataan bahwa Bupati definitif selalu berasal dari wilayah pesisir. Duri adalah penentu kemenangan calon bupati Bengkalis yang hanya menjadi lumbung suara di setiap  pemilihan umum.

Menyikapi wacana pemekaran yang selama ini dihembuskan dan masih bergerak sangat fluktuatif telah membentuk kondisi absurd dalam masyarakat. Jikapun ingin dianggap mencapai titik terbaiknya, gerakan pemekaran hanya sempat berhasil memindahkan wilayah kerja Bupati Bengkalis untuk sementara waktu ke Duri. Kini persepsi masyarakat mengenai pemekaran daerah telah terbelah – belah, perpendapat tanpa memahami kepentingannya. Riuh pro-kontra Duri menjadi Kota Madya atau Mandau yang menjadi Kabupaten.

Oleh sebab itu kepada semua pihak yang sedang getol memaikan wacana pemekaran ini harus mengkaji ulang apa yang menjadi kepentingan dasar dari sebuah memekarkan daerah. Jangan sampai kegamangan sikap politik membuat gerakan terkondisikan dan menjadi perjuangan yang anti-klimaks. Jangan sampai gerakan pemekaran melahirkan para oportunis yang bekerja sedikit dan mengambil banyak keuntungan tanpa membuat perubahan guna terwujudnya pemerintahan otonom yang mandiri dan jaminan atas kesejahteraan masyarakat.

Sekiranya perlu menyusun kembali strategi gerakan dengan membuka komunikasi ke semua elemen masyarakat agar membentuk people power dan mampu membuat tekanan kepada para pemangku kebijakan. Jangan mudah ditidurkan hanya karena telah memenangkan satu kandidat yang berasal dari wilayah daratan dan dianggap sepenuhnya mampu mewakili kepentingan masyarakat Duri. Bupati Bengkalis sekalipun tidak dapat bertindak progresif memperjuangkan pemekaran yang sering disinggung-singgung di masa kampanye.

Kita tidak memilih raja yang full power, ada batas – batas kekuasaan yang bisa dan tidak bisa ia lakukan terutama mengenai pemekaran dan pengusulan daerah otonom baru yang prosesnya melibatkan kekuasaan banyak pihak. Mulai dari Gubernur, DPRD Provinsi, Komisi 2 DPR-RI, serta Kemendagri yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pemerintahan daerah di Indonesia.

Atas alasan dan kepentingan apa kita harus menuntut pemekaran? Sebab pemerintah kabupaten yang kurang perhatian terhadap pembangunan dan pelayanan publik kepada kita di duri? atau Soal tendensi kultural akibat letak geografis antara pesisir dan daratan?. Lalu dalam bentuk apa pemekaran yang kita inginkan? Kabupaten Mandau Atau Kota Madya Duri? Apa keuntungannya, apa kerugiannya?. Banyak pertanyaan belum bisa terselesaikan, oleh sebab itu strategi gerakan yang matang akan menjadi penentu jalannya perjuangan pemekaran ini selanjutnya, jika hasilnya tidak didapatkan saat ini mungkin satu, dua, atau tiga generasi yang akan datang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s