HARI TANI NASIONAL; DESA OBJEK KAPITALISME

WhatsApp-Image-2017-04-03-at-1.47.36-PMok

UUPA merupakan aturan hukum sebagai produk politik turunan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUPA yang didedikasikan untuk mencapai cita-cita mulia keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, UUPA mengatur mengenai hak atas tanah untuk seluruh warga negara indonesia terutama bagi kaum tani, kaum penggarap lahannya sendiri. UUPA disahkan oleh DPRGR pada 24 September 1960 yang kemudian melalui keputusan Presiden Soekarno No 169/1963 setiap tanggal 24 september ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Semangat UUPA inilah yang selalu digelorakan oleh kaum tani indonesia, semangat atas perombakan struktur kepemilikan tanah di indonesia yang belum berkeadilan dimana keluarga petani penggarap hanya memiliki tanah 0.3 hektar per keluarga.

Namun keberadaan UUPA di era ini menjadi dilema tersendiri, ada tapi di kesampingkan bahkan seolah sengaja dimatikan fungsinya. Bisa dilihat bagaimana lahirnya regulasi-regulasi baru yang sangat bertentangan dengan UUPA. Sebagai salah satu contoh adalah dengan keberadaan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang melindungi penguasaan lahan oleh pemodal dalam sekala besar dan dalam jangka waktu yang lama yaitu 95 tahun. Akibat dari regulasi ini ada 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia yang dimiliki para pemodal swasta nasional maupun asing.

Alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian berlangsung sangat cepat yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya menyebabkan area-area pertanian di desa tergusur. Saat ini ada segelintir elite atau 0,2 persen penduduk yang menguasai 56 persen aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah. Sekitar 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Kondisi ini terus menggerus eksistensi UUPA, eksistensi petani sebagai produsen bahan pangan, eksistensi desa sebagai kesatuan entitas sosial dan budaya masyarakat indonesia. Dapat kita periksa bagaimana hari ini desa telah menjadi objek proyek kapitalisme mulai dari pembangunan oleh pemerintah maupun swasta. Masuknya berbagai macam program keuangan yang menjadi bibit individualisme masyarakat, kerusakan relasi sosial yang harmonis dan tergerusnya budaya akibat obsesi borjuasi.

Saat ini banyak uang yang masuk ke desa mulai dari dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah menyebabkan kepala desa dan perangkat desa menjadi tersangka korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Kemudian masuknya program-program kementerian dan lembaga negara seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggelar program Desa Nabung Saham. Dalam program ini, BEI berniat untuk mengajak para warga desa berinvestasi di pasar modal. Program semacam ini yang mengkhawatirkan kita, dimana desa telah menjadi objek kapitalisme yang disposori negara.

Desa seolah dibuai oleh perhatian yang begitu besar namun perlahan esensi dan eksistensinya dikonstruksi sebagai lengan lengan baru kapitalisme. Saat individualisme dan pragmatisme meracuni masyarakat desa, desa tak ada bedanya dengan kota yang kehilangan budaya hidup kolektif dan gotong royong, masyarakat desa menjadi masyarakat yang hidup dengan mengutamakan relasi kapital dan kekuatan modal. Saat ada peritiwa-peristiwa besar yang dihadapi desa masyarakat akan memilih jalan aman dan tidak melindungi kehidupan kolektifnya. Mengingat sewaktu-waktu desa bisa dihapus karena kepentingan program nasional yang strategis seperti yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 UU Desa.

Dimomen hari tani nasional ini hendaknya kita kembali berkaca pada substansi kehidupan desa, bagaimana pentingnya menjaga peran desa yang komunal dan kolektif. Terus membantu masyarakat desa terutama kaum tani yang semakin dijauhkan dari kebebasan untuk berdaulat mengatur dirinya sendiri. Setiap desa punya cara hidupnya sendiri, bebas dan mandiri.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s