NASIONALISASI INDUSTRI MINYAK BUMI INDONESIA DI ERA JOKOWI

https://pbs.twimg.com/media/C0riLywUoAArIjI.jpg

Nasionalisasi adalah proses pengambilalihan suatu badan usaha milik swasta atau asing oleh negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Gagasan dasar dari nasionalisasi ini adalah lahirnya pengharapan atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara dimana hasil dari penguasaan tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kesejahteraan rakyat. Nasionalisasi juga dapat dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kapitalisme negara atau state capitalism yang merupakan upaya pendobrakan terhadap kapitalisme global yang terus mendominasi penguasaan sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia.

Tumbuh dan berkembangnya sektor eksplorasi minyak bumi tidak bisa dipungkiri menjadi bagian yang sangat menjanjikan di era industrialisasi. Bisnis dengan modal dan keuntungan yang besar. Namun menjadi kondisi dilematis, disaat kebutuhan migas nasional terus meningkat namun tidak didukung oleh ketersedian hulu migas yang memadai. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2016 kebutuhan konsumsi minyak Indonesia mencapai angka 1,63 juta barel per hari (bph).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan impor minyak bumi dari luar negeri. Singapura menjadi salah satu negara pemasok minyak impor untuk Indonesia yang notabenenya jumlah sumber daya alam dan pengelolaan migas-nya tidak sebesar Indonesia. Alih-alih mengurangi ketergantungan impor minyak bumi dari Singapura, Indonesia semakin terjerembab masuk kedalam ketergantungan baru terhadap negara lain. Hal tersebut tampak dari kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dengan Saudi Aramco untuk meningkatkan kapasitas kilang Cilacap. Melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi kilang Cilacap hingga 370 bph, dengan perkiraan nilai investasi mencapai US$ 6 miliar.

Pada tahun 2014 nilai impor minyak bumi dan produk turunannya dari Arab Saudi mencapai US$ 5,5 miliar. Meskipun di tahun 2015 mengalami penurunan hingga 50,4% dan menyisakan total kebutuhan impor minyak bumi dari Arab Saudi sebesar US$ 2,75 kerja sama ini akan membentuk ketergantungan Indonesia terhadap Arab Saudi yang semakin besar. Indonesia sebagai pemilik dari sumber daya alam tetap saja belum mampu mewujudkan swasembada migas karena ketergantungan atas modal di dalam kerjasama tersebut.

Pada tahun 2015 lifting minyak bumi Indonesia mencapai 1,17 juta bph (Kementerian ESDM, 2016). Kontribusi terbesar berasal dari kilang Cilacap dengan kemampuan lifting minyak bumi mencapai 348 ribu bph, Balikpapan dengan 260 ribu bph,  Musi dengan 127,3 ribu bph dan kilang Cepu dengan 3.800 bph. Sedangkan pada tahun 2016 lifting minyak bumi Indonesia mencapai 876,9 bph yang kontribusi terbesarnya berasal dari Blok Rokan PSC yang dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia. Blok Rokan mampu mencapai 231,87 bph, meskipun jumlah ini meleset dari targetan 250 ribu bph. Kontribusi terbesar selanjutnya berasal dari Blok Cepu yang dikelola oleh Exxon Mobil (Mobil Cepu Ltd) dengan total produksi mencapai 182 bph.

Untuk mendongkrak peningkatan produksi minyak bumi Indonesia di tahun 2017 yang mencapai 815 ribu bph, pemerintah menargetkan lifting di Blok rokan mencapai 228 ribu bph sehingga mampu menopang 30% lifting minyak bumi nasional. Kemudian Blok Cepu ditargetkan mencapai 165 ribu bph. Selain itu pemerintah juga membagi hak pengelolaan Blok East Natuna dengan Exxon Mobil sebesar 35%, Petronas 15% dan Total Oil 15%. Sedangkan PT Pertamina (Persero) sebagai pimpinan konsorsium Blok East Natuna hanya memiliki hak kelola sebesar 35%.

Saat ini Indonesia memiliki 14 blok migas baru yang akan ditawarkan kepada investor agar mau melakukan penanaman modal dan melaksanakan eksplorasi. Namun pada kenyataanya dalam tiga tahun terakhir ini tawaran tersebut sepi dari peminat. Hal ini disebabkan oleh harga minyak dunia yang masih fluktuatif dan secara geografis blok migas tersebut berada di laut dalam Indonesia bagian timur. Eksplorasi minyak bumi di laut dalam merupakan proyeksi jangka panjang pemerintahan Jokowi sebagai upaya rasionalisasi dari merosotnya produksi minyak bumi akibat menuanya sumur-sumur minyak yang berada di daratan.

Keberadaan potensi cadangan minyak bumi yang mencapai 70% di daerah perairan saat ini berdampak pada peningkatan portofolio maritim Indonesia yang mencapai 50% total investasi nasional. Sehingga pengelolaan sektor maritim akan banyak melibatkan campur tangan dari kementerian yang lain terutama kementerian ESDM. Oleh sebab itu pemerintahan Jokowi terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam skala besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, kilang minyak yang bermuara ke laut. Dana pembangunan infrastruktur tersebut tidak bersumber dari kas negara akan tetapi bersumber dari modal investor melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha serta dengan adanya program Proyek Infrastruktur Non Anggaran. Kondisi tersebut dibenarkan melalui pemangkasan alokasi anggaran disemua sektor, terutama disektor industri migas yang hanya memperoleh alokasi sebesar Rp 31,70 miliar atau turun 13% dari alokasi tahun 2016 yang mencapai Rp 36 miliar (SKK Migas, 2017).

Industri Migas Indonesia yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan lebih karena Industri migas nasional  yang dikelola pertamina harus mengikuti mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak mentah lewat belanja impor. oleh sebab itu penguasaan kembali aset nasional dalam bentuk kekayaan alam sangat penting dilakukan pemerintah, hal ini diharapkan dapat membangkitkan industri nasional, dan menekan harga BMM dalam negeri yang berdampak luas pada penurunan harga barang dan jasa sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi nasional berjalan stabil.

Selasa 31 Juli 2018 menjadi hari bersejarah dalam industri perminyakan Indonesia karena setelah 47 tahun dikelola Chevron, akhirnya  Blok Rokan yang terdiri dari ladang minyak Minas dan Duri, jatuh ke tangan BUMN Pertamina yang mendapat 100% hak partisipasi Blok Rokan yang akan dimulai pada 2021. semoga dengan nasionalisasi Blok Rokan yang merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara ini industri migas nasional Indonesia mampu bangkit dan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s